-->

Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi

Tulisan dari Muh. Tommy W.

Analisis Kebijakan Publik Disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan multi-metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang policy relevant buat memecahkan masalah kebijakan Proses mengevaluasi beberapa alternatif kebijakan dengan menggunakan kriteriakriteria yang relevan agar diperoleh alternatif terbaik untuk dijadikan tindakan kebijakan Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif (cognitive activity), yakni aktivitas yang berkaitan dengan learning and thinking. Aktivitas tersebut hanya sebagai salah satu aspek dari proses kebijakan (policy process), artinya masalah kebijakan didefinisikan, ditetapkan, dipecahkan, dan ditinjau kembali. Proses tersebut akan melibatkan berbagai pihak, baik pihak yang setuju maupun yang tidak, baik mereka sebagai pemilih maupun sebagai yang dipilih. Selain itu, juga melibatkan kelompok kepentingan dan legislator, birokrat dan media massa. Elemen kognitif memiliki peran sentral dalam proses tersebut, sekalipun tidak dominant.

Dikatakan memiliki peran sentral, karena menurut Leslie A. Pal bahwa proses kebijakan sesungguhnya, hanyalah merupaka proses diskusi dan debat (discussing and debating) ide-ide mereka tentang prioritas, masalah, dan solusinya. Aspek kognitif yakni memikirkan tentnag posisi seseorang pada masalah kebijakan tertentu yang dilakukan oleh semua orang yang terlibat sejauh mereka dibutuhkan dalam klarifikasi atau justifikasi dan rasionalisasi pandangan atau pendapat mereka. Seperti kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan ssat ini yang mana pemerintahan ini berfokus pada pembangunan di wilayah indonesia timur karena masih banyak wilayah di indonesia timur yang belum merasakan dampak pembangunan pemrintahan sebelumnya,jadi disinilah pemerintah berpikir untuk berfokus membangun di wilayah indonesia timur .

Kebijakan yang sangat menarik perhatian penulis adalah penyamarataan harga BBM diseluruh wilayah indonesia ,hal ini sebelumnya belum pernah terjadi khususnya di wilayah papua ,yang dulunya harus menjerit karena harga BBM telalu mahal yakni Rp 65.000 , Dalam hitungan Pertamina, perusahaan minyak negara itu akan rugi sekitar Rp800 miliar per tahun jika di Papua diterapkan harga yang sama dengan di wilayah Indonesia lain. Namun Presiden Jokowi menyebut:

"Ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jumlah Rp800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana, itu urusan Pertamina. Tapi yang semestinya ada adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga harganya sekarang di seluruh kabupaten yaitu 6.450 rupiah per liter untuk premium," tegasnya. ini merupakan harga yang sangat fantastis mengingat pengasihalan orang yang berada di wilayah papua sangatlah sedikit, sekarang sudah bisa bernafas lega karena mereka sudah bisa mendapatkan dampak dari kebijakan tersebut. Kebijakan satu harga BBM di Papua merupakan hal yang lama dinantikan, namun juga sangat menantang karena sebagian besar wilayah Papua masih sulit dijangkau oleh layanan transportasi umum tapi ini semua bisa diatasi berkat bukti kerja nyata presiden jokowidodo.